PESSEL, MataSumbar.com – Kantor wali nagari di Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dirusak warga akibat pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai tidak merata di nagari setempat, Jumat 15 Mei 2020.
Informasi yang dihimpun awak media, kondisi ini terjadi di Kantor Wali Nagari Tanah Bakali. Warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT, melakukan aksi protes hingga melakukan pengrusakan terhadap peralatan di kantor itu.
“Ya, kejadiannya sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Warga yang tidak terdaftar namanya, lakukan aksi protes dan merusak mobiler di kantor nagari,” ungkap Camat Air Pura, Mukhtar Is saat dikonfirmasi awak media, Jumat malam.
Ia menjelaskan, gejolak di nagari itu muncul, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi nagari lain. Sama soal pendataan tidak merata, dan tidak terakomodirnya dalam BLT.
“Jadi karena itu, mereka datang ke kantor wali nagari, dan emosi tak terkendali. Tapi kini, sudah kondusif,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian tersebut sudah diproses di tingkat kecamatan, dan untuk sementara pembagian BLT ditangguhkan karena suasana pembagian hari tadi tidak kondusif.
“Dan untuk tindaklanjutnya, kita akan lakukan musyawarah dengan pihak yang demontrasi, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencari solusi,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan, Wendi mengaku, sudah menerima insiden di nagari itu. Bahkan, kata Wendi tidak hanya di Nagari Tanah Bakali, Air Pura.
Dilain sisi, juga terjadi di Nagari Indrapura Tengah, Kecamatan Pancungsoal. Dengan persoalan sama, namun tidak sampai terjadi pengrusakan hanya sampai penyegelan.
“Ya kita sudah terima laporannya, dan kita koordinasi dengan kecamatan untuk menengahi,” terangnya.
Lanjutnya, selain meminta kepada warga untuk memaklumi kondisi, kepada seluruh pemerintah nagari untuk mingikuti Surat Edaran (SE) Bupati soal penyediaan dan publikasi penerima bantuan sosial dampak COVID-19 dengan transparan.
“Karena dalam kondisi ini, kita harus bisa menjelaskan secara baik kepada masyarakat. Sebab untuk KK nagari yang lebih banyak tidak terakomodir seluruh. Jadi sosialisasi harus benar-benar sampai pada masyarakat,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum dapat konfirmasi langsung dari dua pihak pemerintahan nagari yang diprotes warga. Sebab, hingga malam ini belum dapat dalat konfirmasi langsung pada kedua wali nagari.
Pewarta : Topit Marliandi
Editor : Heri Suprianto











