Matasumbar.com – Satgas Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai selenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang di ikuti seluruh Perangkat Daerah.
Tim pencegahan korupsi di pimpin Kasatgas Harun Hidayat, Iwan Lesmana selaku PIC Sumbar, Silvianty Nitipraja, Muhammad Janathan PIC Provinsi Riau, Ramdhani PIC Provinsi Aceh dan Taufik selaku Admin. Kegiatan di buka Wakil Bupati Mentawai, Jakop Saguruk dihadiri, Sekda Mentawai, Martinus Dahlan, para staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah.
Wabup Jakop menyampaikan, Mentawai dikenal dunia sebagai salah satu destinasi surfing terbaik. Bahkan Mentawai disebut sebagai “Ibukota Surfing Dunia”, dengan ombak kelas dunia yang menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
Pada tanggal 7 Mei 2026 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah meluncurkan City Branding “Mentawai Surf and Soul” sebagai langkah strategis untuk memperkuat identitas daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata.
Dia menjelaskan dalam konsep ini memiliki dua makna utama, Surf yaitu merepresentasikan ombak Mentawai yang mendunia dan menjadi magnet bagi para peselancar internasional, sedangkan
Soul, merepresentasikan kekayaan budaya Mentawai, tradisi Sikerei, serta harmonisasi kehidupan masyarakat dengan alam yang masih terjaga hingga saat ini.
“Kami berharap branding tersebut menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata” harapnya.
Dia menyebut, ditengah semangat membangun daerah, Pemkab masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini diperberat oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, katanya komposisi belanja pegawai Pemkab Mentawai masih cukup besar, disertai berbagai kewajiban belanja lainnya, termasuk transfer ke desa. Hal tersebut menyebabkan ruang fiskal untuk percepatan pembangunan menjadi sangat terbatas.
Sia menyebut, salah satu fokus utama saat ini melaksanakan program mitigasi bencana, yang meliputi relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana, pembangunan permukiman baru, penyediaan jalur evakuasi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penciptaan aktivitas ekonomi masyarakat pada lokasi relokasi.
“Keseluruhan program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar” sebut Wabup
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga belum optimal. Salah satu kendala yang di hadapi itu masih adanya pelaku usaha pariwisata yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai persoalan, termasuk aspek legalitas dan perizinan usaha yang sebagian besar berada pada kawasan hutan.
“Melalui kegiatan yang di gelar KPK ini sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk berdiskusi dan memperoleh masukan dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang kami hadapi, termasuk upaya peningkatan PAD dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah” ujarnya
Dia menyebut, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan capaian nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar “B” dan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, masih terdapat berbagai kelemahan yang harus terus diperbaiki, dimana ada dua perkara tindak pidana korupsi yang sedang berproses di pengadilan, yaitu perkara dugaan korupsi Perumda Kemakmuran Mentawai 2017- 2019 serta perkara dugaan korupsi pengelolaan APBDes Desa Madobag Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Kedua kasus tersebut, kata dia menjadi pelajaran penting bagi kami bahwa penguatan tata kelola, pengendalian internal, pengawasan, serta integritas aparatur harus terus ditingkatkan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
“Kami berharap melalui kegiatan koordinasi ini, kami dapat memperoleh arahan, masukan, serta rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Wabup meminta Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, agar memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dan jadikan forum tersebut sebagai ruang diskusi untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta memperoleh solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW, menuturkan, kegiatan yang diselenggarakan satgas KPK RI berkolaborasi dengan Inspektorat mentawai ini bertujuan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.
“Pencegahan korupsi ini di khususkan di bidang manajemen ASN, Pelayanan Publik, pengelolaan PBJ, optimalisasi PAD , transparansi dalam perencanaan dan penganggaran APBD” pungkasnya.
Dia menambahkan, kegiatan rakor pencegahan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.
Editor : Tim Redaksi
