MENTAWAI, matasumbar.com – Naiknya iuran BPJS, pemkab Mentawai melalui Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Mentawai melakukan pengurangan bantuan biaya BPJS.
“Sesuai kemampuan anggaran hanya bisa kita di akomodir sebanyak 10.400 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak 36.400 orang, jadi 26.000 orang lagi, kita berupaya mengusulkan anggarannya melalui dana APBN” kata Kepala DSP3A Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok di tuapejat, Senin 20 januari 2020.
Dia menjelaskan, pembayaran iuran BPJS tahun sebelumnya sebagian juga ada dibiayai oleh APBN dan juga ada yang dinon aktifkan sebanyak 8000 orang melalui dana APBN. Soal persyaratan di lakukan pendataan melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan seluruh Indonesia pada saat online saja.
Data sebanyak 10.400 orang yang di biayai pemkab tahun 2020 ini di bagi dari beberapa dusun, dimana penghitungannya dilakukan secara acak melalui data sebanyak 36.400 yang sudah di verifikasi, selain itu BPJS yang ditanggung pemkab Mentawai semuanya kelas III, ujarnya.
Terkait pengurangan bantuan pembayaran BPJS untuk masyarakat, Nicholaus mengaku memang belum ada pemberitahuan, karena ada kendala memberikan sosialisasi, selain itu belum tahu mana kartu yang di non aktifkan, tapi di kartu BPJS ada simbol tulisan kecil APBN dan APBD, ujarnya lagi.
Lebih jauh dikatakan, soal kartu BPJS non aktif hanya bisa di beritahu secara umum, tapi kalau aktif tidak aktifnya tidak bisa diketahui secara pasti, namun yang pastinya ketika masyarakat berobat baru bisa diketahui bahwa kartu itu aktif atau tidaknya.
Tak hanya itu, data sebanyak 10.400 yang di biayai pemkab mentawai belum juga bisa dipastikan aktif, karena masih dalam proses, pada prinsipnya non aktifnya BPJS sebanyak 36.400 orang itu di lakukan sejak akhir bulan Desember 2019, tuturnya.
Ia mengatakan, terkait pengurangan pembayaran iuran BPJS, sejauh ini tidak ada terjadi ricuh, tapi sepanjang mereka datang ke Dinsos dan dijelaskan, memang sangat berat hati mereka menerima, akan tetapi yang belum terakomodir masih di upayakan pengusulan anggaran pembiayaan BPJS melalui Pusat.
Untuk saat ini, kata Nicholaus adapun masyarakat yang akan berobat mau tak mau harus melalui jalur mandiri dulu, karena data yang sudah terinput sebanyak 10.400 itu belum bisa dipastikan apakah sudah aktif atau belum, namun yang pastinya bisa mendatangi kantor BPJS setempat, tukasnya (Ers).
