PESSEL, matasumbar.com – Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Jamalus Yatim mendesak inspektorat memanggil dan memeriksa wali nagari di daerah setempat yang terindikasi bermasalah terkait pengelolaan dana desa.
Menurutnya, penggunaan dana desa di tiap nagari mesti harus tepat sasaran, sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Apalagi, selama ini banyak pengaduan terkait persoalan alokasi dana dari APBN itu.
“Kalau itu laporan masyarakat, inspektorat harus memanggil wali nagari yang bermasalah, uang negara harus jelas pengunaan dan aturannya,” tegasnya saat dikonfirmasi awak media Senin 9 Maret 2020.
Ia menjelaskan, munculnya berbagai persoalan terhadap dana desa di sejumlah nagari, dinilai karena lemahnya pengawasan. Padahal, Pessel merupakan penerima dana desa terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Berdasarkan data DPMNP2KB Pesisir Selatan, tahun ini daerah itu kembali mendapatkan dana desa Rp. 179 miliar. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 166 miliar.
“Ini sangat kita sayangkan, inspektorat harus jelih terhadap persoalan-persoalan anggaran di nagari,” terangnya.
Terkait persoalan adanya indikasi nagari permainkan dana desa. Pihaknya bakal memanggil Inspektorat untuk mengaudit seluruh keuangan nagari yang diduga bermasalah.
“Nanti akan kami undang inspekporat untuk hearing. Karena saat ini, sudah ada laporan dari masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, terkait desakan Jamalus Yatim, awak media sudah berupaya mengonfirmasihl hal tersebut pada Kepala Inspekporat setempat. Namun, saat dicoba menghubungi melalui telpon, nomor kontak Kepala Inspekporat, Ahda Yanuar belum masuk,”tutupnya.(Topit Marliandi).
