Padang Panjang|Matasumbar.com – Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA DT. Paduko Malano berharap terjalin komunikasi harmonis antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) kota Padang Panjang.
Harapan itu disampaikan Walikota Fadly Amran saat menerima audiensi pengurus dan panitia acara pengukuhan kepengurusan FJKIP kota Padang Panjang, bertempat diruangan kerja Walikota di gedung balaikota setempat, Jumat 18 Maret 2022.
Audensi tersebut hadir pengurus terdiri Alfian YN,, Ketua,, Paul Hendri, Wakil Ketua, Rifnaldi Ce, Sekretaris, Syafriyanto YB, Bendahara, Yuwardi Tanjung, Korbid Litbang, Supriyanto, Ketua Panitia acara pengukuhan, Dasriel, Wakil OC, dan Romi Riady, Koordinator seksi acara.
Selain itu, dalam pertemuan penuh keakraban dan berlangsung lebih dua jam, Walikota Fadly Amran juga berharap dengan telah dikukuhkannya nanti kepengurusan FJKIP kota Padang Panjang akan ada inovasi-inovasi baru dari FJKIP itu sendiri.
“Meskipun belum dilantik, FJKIP kota Padang Panjang ini sudah berkomunikasi sebelumnya dan bahkan secara bersama-sama telah pula menentukan hari pengukuhan,” ujar Wako Fadly Amran.
Dikatakan Fadly, memang terjadi sedikit pengunduran jadwal pengukuhan karena ada keberangkatan (dinas luar provinsi, red). InsyaaAllah di hari Kamis, 31 Maret 2022 itu, pukul 14:00 WIB, waktu kami fixs karena memang sudah dimasukan dalam jadwal.
“Mudah-mudahan ya, kita kan hanya bisa berniat. Tetapi saya pribadi untuk jadwal dan hari dimaksud sudah ready hadir. Karena ini berkaitan dengan amanah undang-undang tentu itu juga menjadi pencapaian bagi pemerintah Kota Padang Panjang,” ujarnya.
Terkait keterbukaan informasi, Wako Fadly menyebut jika kota Padang Panjang sudah pernah mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi.
“Alhamdulillah kita (pemko Padang Panjang, red) sudah pernah mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi itu,” sebutnya.
Kedepan, imbuh orang nomor satu di pemerintahan kota Padang Panjang itu tentulah kita berbicara inovasi. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan.
“Dari segi pencapaian tentunya tidak boleh berkurang. Tapi dari segi inovasi harus ada begitu. Kalau tidak, ya akan begitu-begitu saja,” imbuhnya.
Dia mencontohkan, tahun 2021 lalu, kabupaten Pesisir Selatan meraih juara pertama dan sebelumnya tahun 2020 Kota Padang Panjang meraih penghargaan serupa.
“Setelah kita dapat penghargaan itu lalu apalagi? Tentulah kita harus berinovasi,” terangnya.
Lebih jauh, Wako Fadly mengatakan kira-kira apa nanti yang bisa dilakukan FJKIP, sehingga filterisasi dan penampungan informasi ini lebih spektakuler. Apa kira-kira. Atau mungkin masyarakat berkeinginan, wah dengan melalui FJKIP ternyata lebih muda mendapatkan itu.
Atau juga mungkin PPID merasa FJKIP membantu dalam mendapatkan informasi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, dalam presentasi dulu itu, kabupaten Pesisir Selatan punya keunggulan luar biasa. Per-Wali Nagari-nya punya program untuk keterbukaan informasi ini.
Nah, barangkali ini yang perlu kita dalami. Bagaimana PPID tadi bisa bekerjasama dengan FJKIP, ada inovasi yang dilakukan disitu. Ya, bisa saja dengan menggelar festival ini itu dan inovasi lain sebagainya.
Sebenarnya ada yang menjadi hutang kita, yakni festival anggaran. Dulu sewaktu kita launching 150 inovasi (LAN), waktu itu kita menjanjikan festival anggaran. Anggaran itu bukan anggaran yang dipajang di depan kantor (poster anggaran, red), tapi bagaimana bisa menjadi magnet masyarakat bisa melihat anggaran kita.
“Apakah itu nanti bisa menjadi bagian kita bersama-sama, ya kenapa tidak. Iya kan. Toh itu juga menjadi penilaian juga di LAN kita itu,” ujar Walikota muda enerjik itu.
Arti lainnya, lanjut Wako Fadly, bila saat ini kita nomor tiga, tentunya nanti harus nomor satu dan bukan nomor dua. Nomor tiga kita dapat Dana Intensif Daerah (DID) sebesar enam milyar rupiah dan jika kita bisa nomor satu, maka DID yang bisa kita dapat adalah dua puluh milyar rupiah.
“Bearti untuk bisa nomor satu kita tinggal dua tingkat lagi. Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi ini bisa menjadi inovasi yang bisa kita sampaikan,” harapnya.
Jadi, sekali lagi tentu bagi kami, ya seperti bapak-bapak ketahui kalau saya orangnya terbuka. Terbuka dalam artian menerima kritikan, masukan, dan kita harap tentu organisasi perangkat daerah (OPD) juga seperti itu.
“Kalau memang nanti perlu disampaikan dalam forum, kita siap sampaikan. Tentu dengan komunikasi yang baik, ini akan bisa berjalan dengan baik. Tanpa itu tentu tidak juga mungkin,” ujarnya.
Nah,untuk pengukuhan pelantikan ataupun kerjasama kedepannya tentu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Mungkin sudah banyaklah organisasi-organisasi yang tentunya berjalan bersama-sama pemerintah. Dan kenapa tidak dengan organisasi baru seperti FJKIP yang nanti kedepan bisa bekerjasama.
Nanti tinggal dari Litbang FJKIP kota Padang Panjang memikirkan bagaimana Bimtek itu betul-betul bermakna. Baik bagi PPID maupun bagi FJKIP. Tentu dengan segala cara untuk menarik perhatian. Itu yang paling penting.
Jangan sampai nanti pertemuannya satu arah. Kita ingin pertemuan atau Bimtek itu nantinya bisa dua arah yang bisa juga mendapatkan input dari PPID itu sendiri. Sehingga memancing ketertarikan mereka untuk berdiskusi.
“Kedepannya bagaimana PPID membuka ruang untuk berdiskusi, terkhusus untuk kegiatan apa atau tentang permasalahan apa yang ada di dinas,” ujarnya.
Dalam bagian lain penyampaiannya, Wako Fadly mengatakan keterbukaan informasi publik berbanding lurus dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Berbicara tentang KIP dalam hubungan PPID dengan FJKIP tentu harus saling harmonis. Beda bila hubungan antara media dengan pemerintah, tentunya harus independen,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelum penyampaian Wako Fadly Amran, audiensi yang dipandu Rifnaldi diawali penyampaian ringkas tentang FJKIP oleh Alfian YN dan berturut-turut input, usul dan saran dari Suprianto, Yuwardi Tanjung, Syafriyanto YB, Romi Riady, dan Paul Hendri.
Rilis FJKIP Kota Padang Panjang