Ketua Pekat IB Padang Pariaman, Irmansyah
Matasumbar.com – Suasana tegang menyelimuti acara “Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pertanian Berkelanjutan” yang digelar di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (17/9/2025) kemarin.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dikabarkan kecewa berat dan secara terbuka menyatakan kemarahannya karena banyak kepala daerah di wilayah Sumbar yang tidak menghadiri acara tersebut. Acara yang dihadiri oleh pejabat pusat, petani, dan stakeholder pertanian ini seharusnya menjadi momentum penting untuk membahas strategi peningkatan produksi padi dan hortikultura di daerah rawan gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Amran tidak segan-segan mengkritik absensi para bupati dan walikota. “Saya kecewa sekali. Acara sebesar ini, yang langsung saya pimpin, kok banyak kepala daerah yang tidak hadir?
Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sumbar punya potensi besar, tapi kalau pemimpinnya saja absen, bagaimana kita maju?” ujarnya dengan nada tinggi, yang disambut hening oleh peserta.
Menurut sumber internal, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya sekitar 60% yang diwakili oleh bupati atau walikota secara langsung. Sisanya diwakili oleh wakil atau staf, termasuk Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedy Aziz, yang sedang berada di Jakarta untuk urusan mendesak terkait program nasional.
Bupati Padang Pariaman memang tidak bisa hadir secara fisik karena agenda mendadak di ibu kota, di mana ia diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membahas isu otonomi daerah.
Kehadirannya diwakili oleh Wakil Bupati, yang menyampaikan laporan singkat tentang program pertanian di Padang Pariaman, termasuk upaya revitalisasi sawah tadah hujan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya meredam kekesalan Menteri Amran, yang menekankan pentingnya kehadiran langsung pemimpin daerah untuk menunjukkan prioritas terhadap isu pangan nasional.
Acara berlanjut dengan diskusi teknis, di mana Menteri Amran menyoroti target produksi beras nasional 2025 yang harus ditingkatkan 5 juta ton, dengan Sumbar diharapkan berkontribusi melalui optimalisasi lahan pertanian. Meski sempat tegang, acara ditutup dengan komitmen bersama untuk percepatan bantuan pupuk dan benih unggul ke petani Sumbar. Namun, insiden ini menjadi sorotan media lokal, memicu perdebatan tentang tanggung jawab kepala daerah dalam mendukung program pusat.
Tanggapan Pendukung dari Tokoh Lokal
Di tengah hiruk-pikuk informasi, Ketua Ormas Pekat IB Padang Pariaman, Irmansyah berikan tanggapan tegas melalui konferensi pers singkat di kantor ormas sore, ia menekankan bahwa absensi bupati JKA bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan prioritas mendesak yang tidak bisa dihindari.
“Bupati JKA adalah pemimpin yang sangat berkomitmen terhadap kemajuan pertanian di Padang Pariaman. Beliau sedang di Jakarta bukan untuk urusan pribadi, tapi untuk memperjuangkan aspirasi daerah kita di tingkat nasional, termasuk program bantuan yang akan langsung berdampak pada daerah kita” terangnya.
Wakil Bupati sudah mewakili dengan baik, menyampaikan data dan rencana konkret yang telah disiapkan tim bupati. Ini bukan absen sembarangan, tapi strategi multitasking untuk kemajuan daerah, tegasnya.
“Kami, sebagai Ormas yang mewakili suara masyarakat Padang Pariaman, sepenuhnya mendukung langkah Bupati. Kritik dari Menteri Pertanian patut diapresiasi sebagai dorongan, tapi mari kita pahami konteksnya bukan semua absensi berarti kurang prioritas. Justru, Bupati JKA telah membuktikan dedikasinya dengan program ‘Sawah Mandiri’ yang berhasil meningkatkan hasil panen 20% tahun ini. Kami harap Menteri bisa melihat sisi positif ini dan terus berkolaborasi untuk kesejahteraan petani Sumbar,” ucap Irmansyah
Tanggapan Irmansyah ini langsung mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat Padang Pariaman, yang melihatnya sebagai bentuk solidaritas lokal. Pekat IB, sebagai Ormas yang fokus pada isu sosial dan ekonomi dikenal aktif dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk pelatihan petani dan distribusi bibit gratis. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan respons lebih lanjut terkait tanggapan tersebut.
Acara kemarin menjadi pengingat betapa vitalnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pertanian pasca pandemi dan perubahan iklim. Diharapkan, insiden ini justru memicu komitmen lebih kuat dari semua pihak untuk masa depan pangan Indonesia yang lebih baik.
Editor : Tim Redaksi
