MataSumbar.com|Padang Panjang – Menyikapi lonjakan dan penyebaran varian baru virus Covid-19, perlu optimalisasi peran Satgas dalam penanganan Covid-19 dan penyediaan posko PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di tiap Kabupaten/Kota.
Tak hanya itu, satgas Kabupaten/Kota harus dievaluasi kembali. Kemudian pastikan keberadaan posko PPKM Mikro. Begitu juga dengan personilnya. Ini harus bisa dijalankan dengan baik dan maksimal.
Hal itu di katakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka rapat koordinasi terkait PPKM melalui video Confrence yang di ikuti kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar).
Disamping itu Rakor PPKM di padang panjang yang bertempat di ruang VIP lantai II Balaikota Padang Panjang, Rabu 7 Juli 2021. Kakankemenag kota padang Panjang juga ikut menghadiri undangan. Kegiatan rakor itu dipimpin langsung Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano yang juga dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kota Padang Panjang.
Dalam kesempatan itu, Dokter Ardani Eka Putra menekankan, Kabupaten/Kota harus mengerti dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang sebagai Kasatgas di tingkat Kabupaten/Kota.
“Terkait anggaran, diharapkan optimalkan anggaran yang ada dan tolong disesuaikan pada saat perubahan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan, dengan adanya varian baru Covid-19, perlu adanya kerja keras, untuk lebih serius lagi dalam pelaksanaan PPKM Mikro.
“PPKM mikro kita harapkan benar-benar harus terlaksana dengan baik. Kerjasama di lapangan, mulai dari tracing, testing, sampai treatment di Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan/Desa, RW maupun RT. Masing-masing” sebutnya.
Dikatakannya lagi, pencegahan Covid-19 juga harus difokuskan kepada proses vaksinasi dengan memberi edukasi tentang vaksinasi ini, Jangan sampai masyarakat termakan hoax yang mengatakan vaksin itu berbahaya.
Sementara itu Kapolda Sumatera Barat Toni Harmanto mengatakan, mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus bisa menggerakkan masyarakat dari level terendah dalam pencegahan Covid-19.
“Pelanggaran Protokoler Kesehatan di lapangan jumlahnya semakin naik secara signifikan. Maka dari itu sangat dibutuhkan Kolaborasi kita semua dalam upaya percepatan, pencegahan (preventif) menangani COVID-19,”tuturnya.
Disisi lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya H. Gusrizal Gazahar menambahkan, bahwa dari sisi syariat semuanya telah jelas, tinggal lagi kita untuk mempraktekkan secara bersama-sama.
“Kita setuju bahwa mencegah mudhorat lebih didahulukan daripada meraih manfaat, tapi mari kita perjelas lagi juklak dan juknisnya” ucap Gusrizal
Selain itu, jangan sampai masyarakat terprovokasi dan tidak percaya kepada Pemerintah lantaran aspek agama kurang dapat perhatian, tuturnya lagi.
Ketua MUI mengharapkan kepada pemerintah, agar kiranya rangkaian Ibadah Idhul Adha tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokoler Kesehatan yang ketat
Senada dengan Ketua MUI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat setuju dengan penyampaian Buya Gusrizal Gazahar, “mari kita sikapi kejadian Pandemi ini dengan sebaik-baiknya, (Adi).
Editor : Heri Suprianto
