MENTAWAI, matasumbar.com – Musayawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu cara menginput aspirasi masyarakat yang telah di usulkan, selain itu memastikan program-program utama ditingkat Dusun, Desa dan Kecamatan.
Pengusulan program ini kita kawal, sehingga apa yang dibutuhkan di tingkat desa betul-betul di rasakan masyarakat dan berjalan dengan baik” kata Anggota Komisi II DPRD Mentawai, Fraksi Nasdem Bruno Guimek kepada awak media, Jumat 21 Februari 2020.
Musrenbang ini juga dalam rangka mempromulasikan program utama yang berada ditingkat Desa dan ini dikawal bersama-sama , karena sudah ditentunkan program yang masuk dalam kategori skala prioritas, ujarnya.
“Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa itu masuk dalam anggaran tahun 2021 serta tidak sulit bagi DPRD untuk menentukan program yang sudah ditentukan melalui input dari bawa” terangnya.
Dalam hal ini, lanjut Bruno Guimek memastikan dan mengawasi bahwa pembangunan di tingkat desa menjadi prioritas yang sudah di input dan dipastikan dari kecamatan .
Diakuinya kegiatan musrenbang ini sudah menjadi agenda rutinitas setiap tahun dalam rangka menginput program kegiatan melalui aspirasi masyarakat, menurutnya masih belum efektif, karena tidak konsisten bahwa musrenbang itu dasar penyusunan program tahun yang akan datang .
“Usulan program kegiatan dari Desa dan kecamatan harus di pastikan masuk dalam skala prioritas” tegas Bruno.
Dikatakan, hasil musrenbang terutama out putnya, memang ada semacam pesisisme yang muncul ditengah masyarakat , terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan, pengembangan ekonomi.
Tak hanya itu, kegiatan musrenbang ini banyak masyarakat kita mengatakan hanya sebatas formalitas saja , karena ketika sudah disampaikan, tapi tidak ada tanggapan, makanya kami dari DPRD menekankan lebih kepada pemberdayaan, tuturnya.
Dia mencontohkan kalau urusan wajib tidak disampaikan dalam musrenbang seperti pendidikan dan kesehatan sudah seharusnya di kerjakan oleh pemerintah , itukan urusan wajib yang harus dituntaskan, kata Bruno.
Pastinya itu soal pemberdayaan masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok pertanian dan PKK perlu disampaiakn dalam musrenbang, karena belum tahu apa yang diharapkan oleh mesayarakat setempat, tukasnya (Ers).
