Matasumbar.com – Sebanyak 55 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 resmi di lantik Bupati Mentawai, Rinto Wardana di Aula Bappeda Mentawai, Rabu (5/11/2025).
Prosesi pelantikan PPPK di hadiri Ketua DPRD Mentawai, Ibrani Sababalat, Sekretaris Daerah Mentawai, Martinus Dahlan, Kepala BKPSDM Mentawai, Dominikus Saleleubaja dan Kepala OPD.
Kepala BKPSDM Mentawai, Dominikus Saleleubaja dalam laporannya menyampaikan, bahwa pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2024, dimana jumlah formasi yang ditetapkan menteri PAN RB adalah sebanyak 500 formasi.
Untuk peserta PPPK yang lulus tahap I sebanyak 436 orang, sedangkan formasi yang tersisa sebanyak 64 formasi. Peserta yang lulus tahap II sebanyak 56 orang.
Sementara jumlah peserta yang diusulkan NIP nya sebanyak 55 orang, 1 orang mengundurkan diri jabatan Bidan terampil di Puskesmas Simatalu.
Dia menyampaikan, dari 500 formasi PPPK yang terisi hanya 491 formasi dengan rincian 436 formasi tahap I, 55 formasi tahap II.
Formasi yang tidak terisi sebanyak 9 dengan rincian, guru agama katolik sebanyak 4 formasi, Dokter Ahli Muda-Dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD sebanyak 1 formasi, Dokter ahli pertama-Dokter umum 2 formasi, Bidan ahli pertama 1 formasi dan Bidan terampil 1 formasi.
Bupati Mentawai, Rinto Wardana menegaskan, setelah di ambil sumpahnya saudara dituntut bekerja sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, menjaga integritas, disiplin dan bekerja tepat waktu.
Dia mengingatkan, bahwa perjuangan menjadi PPPK tidak mudah, maka momen ini pergunakan dengan sebaiknya, karena jangka waktu cukup lama, bahkan dapat diperpanjang kembali.
“Prinsipnya tanamkan etos kerja kita sebagai PPPK, karena keberhasilan yang di raih hingga menjadi PPPK penuh perjuangan” ucap Bupati.
Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa proses pembangunan yang di lakukan saat ini tengah di gencarkan, maka etos kerja para PPPK sangat dituntut tinggi untuk memberikan kontribusi yang positif.
“Kalau tidak dituntut tinggi, maka tidak ada memberikan kontribusi untuk daerah hanya sekedar sebagai PPPK saja” tegasnya.
Tak hanya itu terkait dengan kedisplinan, bupati selalu monitor kehadiran setiap pegawai, kalau ada yang memanipulasi absensi akan ditindak tegas.
“Kita harus merubah etos kerja, sehingga memberikan kontribusi besar untuk daerah menjadi maju dan berkembang. Ini harus kita budayakan serta melek teknologi” sebutnya.
Editor : Tim Redaksi
