MENTAWAI, Matasumbar.com – Sejak adanya penerimaan CPNS tahun lalu baik Guru Garis Depan (GGD), Tenaga Kesehatan maupun yang di laksanakan beberapa pekan lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPRD Mentawai alias tidak transparan.
Seakan penerimaan CPNS yang di selenggarakan tersebut, kata Wakil Ketua DPRD Mentawai Jakop Saguruk sepertinya sangat tertutup bagi putra-putri mentawai, karena tidak pernah ada pemberitahuan kepada DPRD Mentawai.
“Seharusnya pihak BKPSDM harus koordinasi dengan DPRD, karena menyangkut pengadaan CPNS itu berdasarkan kebutuhan daerah mau tak mau anggarannya di setujui’ kata Jakop Saguruk usai evaluasi bersama OPD di gedung DPRD Mentawai, Senin (17/6).
Melihat dari penerimaan CPNS yang di laksanakan beberapa pekan lalu di kabupaten kepulauan mentawai, orang mentawai hanya sedikit memiliki peluang menjadi PNS di daerahnya, ucap Jakop.
Menurutnya penerimaan CPNS yang di laksanakan kemaren hanya lebih di dominasi dari luar ada sekitar 80 persen, sedangkan orang mentawai hanya 20 persen, sehingga penerimaan tersebut tidak terlihat adanya pemerataan terhadap kebutuhan tenaga yang di minta sesuai formasi yang di terima.
Kalau di lakukan koordinasi oleh BKPSDM beberapa formasi yang akan di isi setiap daerah bakal terpenuih sesuai yang di keluarkan formasi Kemenpan RB melalui pengusulan BKPSDM, itupun kalau di buka ruang maka bisa di ketahui berapa orang mentawai yang ikut dalam memenuih persyaratan mendaftar, ujarnya.
Berdasarkan Informasi di lapangan, kata Jakop banyak sekolah-sekolah yang tidak ada formasinya, karena tidak adanya keterbukaan dengan DPRD, sehingga tenaga guru dan kesehatan yang betul-etul di butuhkan tidak terakomodir dengan baik, karena tidak adanya koordinasi.
Dalam hal ini untuk kebutuhan daerah pihak BKPSDM musti melakukan pendataan di tengah masyarakat yang memiliki ijzah sesuai yang di butuhkan, sehingga terlihat keadilan dalam penerimaan CPNS bagi orag mentawai, ungkapnya.
Soal lulus tidak lulusnya yang jelas mereka di siapkan dulu untuk bersaing, bukan berarti tidak ada orang mentawai memiliki ijazah untuk persyaratan ikut CPNS malahan banyak, termasuk yang di sekolahkan pemkab mentawai.
“intinya bagi yang bekerja di mentawai baik dari dalam maupun dari luar harus memiliki SDM yang baik, sehingga tidak ada lagi terkesan hanya mencari Nomor Induk Pegawai (NIP) di mentawai” kata Jakop.
Disisi lain terkait penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di mentawai tahun 2019 ini, untuk kuota CPNS di terima sebanyak 30 persen, sedangkan tenaga PPPK sebanyak 70 persen.
Penerimaan nanti, Jakop meminta BKPSDM untuk membuka ruang kepada seluruh masyarakat mentawai termasuk dari luar yang bekerja di mentawai punya tanggungjawab moral dan semangat untuk membangun mentawai, tukasnya (Eriansyah).
Hits: 254
