Padang panjang, Matasumbar.com – Pemerintah kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Walikota Fadly Amran dengan Asrul, terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen menjadikan Pemerintahan kota Padang Panjang bebas KKN dengan mengundang (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK awal tahun ini, kini pemko Padang panjang melangkah menjaga konsistensi untuk tidak melakukan praktek korupsi.
Akan tetapi ditengah gelora semangat pemberantasan KKN oleh Walikota Padang Panjang, ada ditemukan data perjalanan dinas luar daerah disalah satu dinas dengan nilai anggaran cukup fantastis di duga beraroma KKN.
Seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum kantor Dinsos PPKBP3A, mereka terkesan masih kurang paham dengan pengertian KKN , mereka terkesan masih merasa kurang dengan TPP (Tunjangan penghasilan pegawai) yang nota benenya sudah cukup besar untuk ASN di kota Padangpanjang.
Istilahnya mereka merasa perlu mencarikan tambahan penghasilan gaji dengan dalih melakukan perjalanan dinas luar daerah.
Beberapa orang ASN yang bertugas di kantor Dinsos diduga masih mencari-carikan tambahan gaji dengan dalih melakukan perjalanan dinas yang bukan melalui tupoksi ASN tersebut, yang bersangkutan mengikuti perjalanan luar daerahpun banyak dilakukan diluar tupoksi ASN itu sendiri.
Hal ini sangat terlihat jelas setelah wartawan matasumbar konfirmasi dengan Martoni selaku Kepala Dinas PPKBP3A (Kini menjabat sebagai asisten 3 Walikota, bidang kepemerintahan), Kamis, (19/92019) lalu.
Dengan hasil investigasi wartawan matasumbar.com di lapangan sangat terlihat puluhan dari ASN yang bertugas di Dinsos dengan fakta dan data yang diperoleh sangat jelas di duga telah terjadi suatu kesepakatan dalam melakukan perjalanan luar daerah oleh OPD tersebut.
“diduga ada perjalanan dinas ganda seperti yang dilakukan oleh Jasri melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Bandung provinsi Bali pada tanggal 18 s/d 20 Oktober 2018 dalam sebuah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan anggaran sebesar Rp 16.851.000,.
Perjalanan dinas yang dilakukan dengan waktu dan tanggal yang hampir bersamaan dengan bulan yang sam, Jasri juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke provinsi Bali pada tanggal 17 s/d 22 Oktober 2018, dalam kegiatan permasyarakatan dan peningkatan peran inovator dalam gelar teknologi tepat guna dengan anggaran sebesar Rp 10.615.700,. anehnya ini adalah perjalanan ke daerah yang sama ke provinsi Bali.
Sewaktu dikonfirmasi lewat telepon seluler kepada sekretaris Dinsos PPKBP3A Neti Herawati membantah pernyataan yang dikonfirmasikan tersebut, Neti menjelaskan bahwa perjalanan dinas di Dinsos sudah melalui proses dan mekanisme yang ada pencairan anggaran perjalanan dinas tersebut arus melalui verifikasi kasubag keuangan dan disetujui oleh pengguna anggaran tidak mungkin akan ada perjalanan ganda pak, sautnya.
Neti juga menjelaskan perjalanan ke Malaysia sebanyak 8 orang pada hari dan tanggal titik-titik itu bukan perjalan dinas keberangkatan, kebetulan saya dan 2 orang staf saya itu lagi sedang cuti yang 5 orang lagi titik-titik karena perjalanan ke Malaysia tidak perlu menggunakan biaya besar jelas Neti selaku sekretaris dinsos sebelumnya.
Martoni sebagai kadis Dinsos PPKBP3A (Kini menjabat sebagai asisten 3 Walikota, bidang kepemerintahan) juga membantah tentang perjalanan dinas ganda seperti yang dikonfirmasikan oleh wartawan matasumbar tersebut.
“nanti saya akan cek lebih lanjut, kalau dikatakan tentang perjalanan PLT keuangan dan bendahara juga wakil bendahara, itu semua karena yang bersangkutan ada di bidangnya, tidak semata untuk mengurus keuangan saja, ulas martoni.
Sewaktu dipertanyakan tentang keberangkatan perjalanan dinas luar daerah Martoni sebanyak 19 kali pada tahun 2018. mulanya Martoni menyangkal dan tidak percaya.
“Apa? 19 kali?, ahk, tidak mungkinlah. Perjalanan dinas luar daerah Kepala Dinas itu kan harus izin Walikota, ” ujarnya menampik.
Namun setelah dilihatkan data dan fakta perjalanan dinas luar daerah Martoni pada tahun 2018 sebanyak 19 kali, Martoni tidak mengelak, tetapi berkilah dan mengatakan keberangkatan itu tidak semua memakai dana APBD, ujarnya.
“Tidak semua perjalanan dinas luar daerah menggunakan APBD, kadang dibiayai juga oleh kementerian. Misalnya memenuhi undangan Rapat Koordinasi di Kementerian, nah itu dibiayai oleh Kementerian,” ucap Martoni sembari berujar akan men-check lagi prihal 19 kali perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tertulis dalam data.
Sekretaris Dinas PPKBP3A Neti Herawati (kini menjabat Kabid Kebudayaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan pemuda olahraga), ketika dikonfirmasi lanjutan, Senin (23/9/2019), tetap bersikukuh membantah bahwa perjalanan ganda itu tidaklah ada.
“Jika pun kegiatan ganda itu ada dalam catatan SPJ, yang dibayarkan tetap satu dan bukan dibayarkan ganda, ” ujar Nety yang turut didampingi sejumlah staf.(Tim)
Hits: 353
