PESSEL|Matasumbar.com – Pembangunan yang di selenggarakan pemerintah seharusnya berdampak kepada masyarakat, sehingga bisa di manfaatkan oleh orang banyak dan tidak terkesan asal jadi.
Dimana kondisi saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan banyak di temukan marak proyek diduga asal jadi. Hal demikian di nilai lemahnya pengawasan dari pihak penyelenggaran seperti PPK, PPTK.
Nah, pembangunan yang di kerjakan bukan hanya dari tender Kabupaten Pessel saja juga ada dari Provinsi Sumbar seperti proyek dari pokir anggota DPRD.
Melihat dari banyaknya temuan proyek asal jadi di Kabupaten Pessel ini seolah-olah di jadikan proyek untuk mencari sampingan tanpa mengedepankan mutu pembagunan.
Ini nampak terkesan pembiaran, bahkan lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan sudah saatnya penegak hukum untuk menelusuri pembangunan asal jadi yang di duga merugikan uang negara.
Pekerjaan pembangunan yang asal jadi ini beberapa kali awak media dan ormas dan LSM turun kelapangan menemukan proyek hitungan beberapa bulan selesai sudah roboh termasuk keroposnya redemix serta tumbangnya Abutment jembatan gantung di Nagari Lunang Utara.
“Hasil pembangunan yang tidak bermutu serta tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, intinya persoalan ini lemahnya pengawasan dari DPUPR Pessel” sebut Ketua Ormas DPD Pekat IB Pessel, Nasotion Aldo kepada media, Sabtu 8 April 2023.
Persoalan maraknya proyek banyak yang asal jadi ini, sebut Nasotion membuat masyarakat jadi berasumsi kurang baik seakan ada terjadi kongkalingkong, pasalnya pembangunan tidak bermutu serta tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Seyogianya berjalan sebuah pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perencanaan dan program pemerintah yang tidak lepas dari pengawasan dari pihak penyelenggara seperti PPK dan PPTK” ucapnya.
Dimana, saat ini sedang di kerjakan proyek jembatan gantung lunang Utara yang roboh beberapa waktu lalu dan di lanjutkan pembangunannya, namun di duga pekerjaannya tidak sesuai dengan RAB atau gambar.
Melihat Kondisi pembangunan asal jadi, Ketua Ormas DPD Pekat IB Pessel, Nasotion Aldo bersama Komnas Tipikor LP KPK Jhony Haryanto sorot proyek yang marak di Pessel salah satunya Abutment jembatan gantung di Nagari Lunang Utara
“Kami sudah melakukan monitoring langsung di lapangan. Dugaan kuat adanya penyimpangan dari Perencanaan dan acuan kerja, dan adanya pengurangan material seperti banyak tanah dan kerikil dicampur kedalam base pada proyek abutment lanjutan itu” terangnya.
Dua lembaga masyarakat ini menilai adanya dugaan unsur kesengajaan Oleh pelaksana untuk mengeruk keuntungan lebih banyak seperti halnya tingkat ketebalan terdapat banyak tanah dan kerikil dalam base coastnya.
Parahnya lagi pada pekerjaan pokir salah satu anggota DPRD Sumbar juga asal jadi, baru 2 bulan proyek, jalan yang di cor redimix bisa di kupas pakai tangan, lanjutan pekerjaan itu tidak dilakukan dengan landasan koral.
Jhony Haryanto menyebut,di lokasi terlihat hanya tanah dasar yang ditimpa langsung dengan tarpal hitam dan redimix. Melihat kondisi pembangunan ini khawatir jalan tersebut tidak akan bertahan lama.
“Persoalan ini semua tidak terlepas dengan lemahnya pengawasan dari Dinas terkait, sehingga pihak Kontraktor leluasa melakukan perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi” ujarnya.
Sementara Ketua Ormas Pekat IB Pessel Nasution Aldo menuturkan, bahwa salah seorang warga menyampaikan, kondisi jalan setelah disiram air banyak lumpur yang naik kepermukaan, nah hal demikian akan nampak terbukti ketika dilakukan hamparan redmix.
Ketika saat malam tiba turun hujan, jalan tersebut sudah berlumpur dan banyak terdapat lubang-lubang tergenang air hujan. Hal ini nampak jelas tidak sesuai spek pekerjaan” imbuhnya.
Terkait hal tersebut, Dua Lembaga Masyarakat ini meminta tegas kepada Bupati Pessel agar lebih aktif untuk mengevaluasi dan mengarahkan Dinas PUPR agar bekerja secara profesional, untuk memberikan contoh baik selaku pengguna anggaran kepada bawahan secara struktural organisasi, karena tanggung jawab keberhasilan proyek kontruksi itu ada pada kinerja dinas
“Melihat fakta di lapangan di duga kuat ada terjadi Kongkalikong antara pihak Dinas PUPR Pessel dengan Pihak Kontraktor (Pelaksana)” sebutnya.
Selain meminta Bupati Pessel lakukan evaluasi terhadap dinas terkait, dua lembaga masyarakat ini juga meminta kepada penegak hukum baik Kepolisian, Kejari Painan dan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang marak dan asal jadi di Kabupaten Pesisir Selatan (**).
Laporan Ketua Ormas DPD Pekat IB Pessel, Nasotion Aldo
